Teritis.id, Muarojambi - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Muaro Jambi menggelar sosialisasi Permendagri Penyusunan APBD Tahun 2025.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Alias,SH.MH tersebut mengundang langsung Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr, Bahri S.STP, M.Si. dan dibuka lansung oleh Pj Bupati Muaro Jambi Raden Najmi. Acara dilaksanakan pada Selasa, (29/10/24) Bertempat di Rumah Kito Hotel Jambi.
Dalam memastikan penyusunan APBD yang lebih terencana dan efisien, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan ini dihadiri lebih dari 100 orang yang terdiri dari Kepala OPD, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Inspektorat, Sekretaris Dewan, Kepala Bidang Anggaran dari semua OPD di lingkup kabupaten Muaro Jambi.
Kepala BPKAD Muaro Jambi Alias,SH.MH mengatakan, pedoman penyusunan anggaran ini menjadi sangat penting untuk tahun Berikutnya karena adanya masa transisi kepemimpinan nasional, Sehingga Alias memastikan kebijakan-kebijakan di tahun 2025 akan ada perubahan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
"Maksud dan tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi terhadap Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 ini," sebutnya.
Kepala BKAD Muaro Jambi ini berharap sosialisasi tersebut dapat menjadi forum diskusi terkait berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang diatur dengan berbagai regulasi, baik terkait Permendagri Nomor 15 Tahun 2024, maupun regulasi lainnya yang berkaitan dengan penyusunan keuangan daerah.
"Jadi apa yang menjadi kendala permasalahan di Kabupaten, kalau bisa di 'clear' kan hari ini disini. Karena sangat langka, Pak Dirjen ada, Pak Direktur (Direktur Perencanaan Anggaran Daerah) ada, jajarannya ada, lengkap semua," ujarnya.
Senada dengan Kepala BKAD, Raden Najmi juga menegaskan bahwa sosialisasi Permendagri ini sangat penting dan strategis untuk bisa menjadi solusi terhadap perbedaan persepsi yang terjadi di pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyusunan anggaran.
"Setiap tahun, setiap kita menyusun anggaran diantara kita sendiri berbeda pendapat, Ini persoalannya, kebetulan ada Pak Dirjen, semua persoalan yang dihadapi selama ini tanyakan kepada ahlinya," ucapnya.
Social Plugin